Uang kripto yang dikembangkan agar pengguna bisa mengambil peran aktif dan punya suara dalam perkembangan serta keputusan penting yang membentuk masa depan teknologi blockchain disebut Governance Token. Fitur terpenting token ini, seperti yang tersirat dalam definisinya, adalah bahwa pengguna yang memegang token punya hak bicara soal produk yang akan dikembangkan dalam kerangka roadmap proyek atau soal fitur baru yang hendak ditambahkan ke sistem. Selain itu, pemegang Governance Token juga bisa mengajukan usulan untuk menambahkan fitur baru ke dalam proses dan protokol tersebut.
Token yang memberi pemegangnya hak suara sekaligus hak mengusulkan ini memiliki cara kerja yang demokratis di dalam struktur rantainya.
Pemikiran "Setiap Protokol Pasti Punya Cacat"
Perangkat lunak di semua bidang kehidupan kita bisa menjalankan tugas yang berbeda-beda, tetapi semuanya harus diperbarui seiring waktu mengikuti data teknologi dan perkembangan terkini, sekaligus menambal cacat yang ada. Campur tangan yang terlalu dini atau celah keamanan yang tak terduga bisa memicu situasi yang merepotkan. Ada pula keadaan ketika struktur kodenya perlu disegarkan demi perbaikan. Dalam semua situasi itu, kalau di struktur tradisional yang berlaku adalah keputusan satu pusat, di sini semuanya berlangsung dalam struktur yang tersebar dan demokratis, di mana setiap orang punya hak bicara.
"Code Is Law"
Pemegang governance token memperoleh hak suara dalam pembaruan-pembaruan mendatang, sesuai jumlah token yang mereka miliki. Suara yang terkumpul lewat cara ini otomatis diterapkan secara elektronik lewat smart contract.
Sistem otomatis yang memungkinkan pengguna mengendalikan perubahan-perubahan tersebut disebut 'Decentralized Autonomous Organization (DAO)'. Semua transaksi yang dilakukan dengan metode ini berjalan otomatis dan sistematis lewat smart contract. Maker (MKR) bisa disebut sebagai salah satu contoh governance token yang berjalan dengan baik. Sebagai contoh lain dari urusan tata kelola, ada juga kasus di mana keputusan diambil lewat struktur rantainya sendiri, yang dikenal sebagai 'Blockchain Governance'. Misalnya, di struktur rantai Bitcoin pernah ada struktur pengelolaan yang terlepas dari para pemiliknya, seperti keputusan memperbesar ukuran blok atau menjalankan gagasan SegWit.
Pada struktur besar seperti Bitcoin dan Ethereum, dikembangkan pula rantai seperti "Bitcoin Base" dan "Ethereum Base" yang tidak berkaitan langsung dengan pemegang BTC atau ETH. Governance token QTUM kemudian dirilis dan berusaha membangun hubungan formal antara pengelola dan para pemegang token. Sebagai bentuk tata kelola yang umum, kita melihat aplikasi pengelolaan aset berbasis token makin mengemuka. Pada contoh seperti DASH dan Decred, pemegang token diberi insentif berupa premi lewat penyaluran dana kepada pemegang token yang menjalankan berbagai layanan terkait jalannya sistem, seperti kegiatan riset dan pengembangan, hubungan sosial, bantuan sosial, hingga perwakilan hukum.